Melkiades Laka Lena Apresiasi Perpanjangan PPKM

21-01-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Arief/Man

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi langkah pemerintah yang akan memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali hingga 8 Februari mendatang.

 

“Kasus Covid-19 hingga kini memang belum menunjukkan penurunan angka positivity rate yang signifikan. Kami mengapresiasi langkah Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto yang akan memperpanjang PPKM,” kata Melki, sapaan akrabnya, melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (21/1/2021).

 

Kebijakan PPKM selain diberlakukan di Pulau Bali dan Jawa, juga diterapkan di wilayah yang masuk dalam 4 kategori pemberlakukan PSBB atau PPKM. Diakui Melki, wilayah yang menerapkan PSBB atau  PPKM di luar Bali dan Jawa terus meningkat. Selain 4 kategori yang ditetapkan pemerintah pusat untuk penerapan pembatasan masyarakat, menurut Melki,  wilayah yang kekurangan tenaga kesehatan  di fasilitas kesehatan karena terpapar Covid-19 juga perlu memberlakukan PSBB atau PPKM. 

 

"Kebijakan pembatasan masyarkat penting untuk menekan penyebaran Covid-19 di daerah terdampak tinggi dan sekaligus secara paralel dilakukan operasi penegakan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan 3M oleh aparat penegak hukum Polri dan TNI dibantu aparat daerah. Masyarakat perlu terus menerus diedukasi dan diingatkan oleh semua tokoh agar secara sadar melakukan prokes sejak dari dalam rumah terlebih saat harus keluar rumah dan menggunakan transportasi umum,” terangnya.

 

Kebijakan penangan Covid-19 menurut politisi Partai Golkar itu juga perlu melihat tren penyebaran yang sudah menyasar ke komunitas kecil (keluarga). “Pembatasan sosial berskala kecil berbasis komunitas kecil RT/RW, dusun kampung, klaster kantor dan sebagainya perlu dibentuk satgas untuk bisa mengurus warga yang terkena Covid-19 bekerjasama dengan tenaga kesehatan di level Puskesmas atau RS terdekat,” katanya.

 

"Tidak semua yang terkena Covid-19 harus masuk rumah sakit, bisa melakukan isolasi mandiri. Untuk itu butuh kerja sama berbagai pihak sehingga bisa membantu pemerintah pusat dan daerah sampai level RT/RW dalam pencegahan, penelusuran dan pengobatan rakyat yang terkena Covid-19,” lanjut legislator dapil NTT II itu.

 

Untuk itu, Melki meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penanganan kesehatan. Sehingga bisa menurunkan sejumlah indikator seperti kematian dan kasus aktif. Daerah juga diharapkan bisa menaikkan beberapa indikator seperti tenaga kesehatan serta tingkat keterisian rumah sakit untuk isolasi dan ICU. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...